LABASNEWS | LAMPUNG BARAT — Isu pengunduran diri puluhan kepala sekolah di Kabupaten Lampung Barat kian menguat. Sejumlah kepala sekolah dikabarkan tengah mempersiapkan langkah mundur secara berkelompok, sekaligus menyatakan kesiapan membuka fakta terkait tekanan sistem yang selama ini mereka alami.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Informasi tersebut dihimpun Tim Investigasi LabasNews bersama Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK). Sejumlah narasumber terpercaya menyampaikan keterangan dengan syarat identitas dirahasiakan demi menjaga keamanan pribadi.
Akumulasi Persoalan Pendidikan Jadi Pemicu Keberanian
Seiring berjalannya waktu, keberanian para kepala sekolah untuk bersuara muncul akibat akumulasi persoalan yang terus berulang di sektor pendidikan Lampung Barat. Mereka menilai masalah tidak lagi bersifat insidental, melainkan sistemik.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan berbagai polemik mencuat. Mulai dari perdebatan kompetensi kepala sekolah, hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKOM), hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi kepala sekolah yang dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Sekarang banyak kepala sekolah mulai berani bicara. Kami merasa sudah terlalu lama diam,” ujar narasumber kepada Tim Investigasi LabasNews.
Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa wacana pengunduran diri massal tidak semata dipicu oleh hasil UKOM. Ia menilai persoalan yang lebih mendasar justru berasal dari tekanan sistem yang terus berulang.
Menurutnya, tekanan tersebut membuat kepala sekolah sulit bekerja secara profesional dan mandiri. Kondisi itu juga berdampak pada pengambilan keputusan strategis di lingkungan sekolah.
“Ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus UKOM. Kami lelah dengan tekanan yang terus berulang,” ungkapnya.
Pengelolaan Dana BOS Disebut Tidak Pernah Bebas Tekanan
Selain persoalan kompetensi, narasumber juga menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia menyebut keinginan kepala sekolah untuk mengelola dana BOS secara optimal kerap terhambat oleh kepentingan tertentu.
Alih-alih fokus pada peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah justru harus menghadapi intervensi yang dinilai menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.
Akibatnya, banyak kepala sekolah merasa tidak memiliki ruang aman untuk bekerja secara profesional.
Dalam penelusuran lanjutan, Tim Investigasi LabasNews bersama GN-PK menemukan pengakuan serupa dari sejumlah kepala sekolah lain. Mereka mengaku kerap berada dalam situasi tertekan.
Narasumber menyebut adanya permintaan tertentu yang disertai penyebutan nama pihak-pihak berpengaruh. Tekanan tersebut kerap dibarengi ancaman administratif yang memicu ketakutan.
“Kami sering dihadapkan pada tekanan dengan alasan persyaratan yang katanya tidak terpenuhi,” jelasnya.
Situasi ini, menurut mereka, membuat kepala sekolah sulit bersikap independen dan berintegritas.
Wacana Mundur Massal dan Kesiapan Membuka Fakta
Menutup keterangannya, narasumber menyampaikan bahwa para kepala sekolah kini mulai saling menguatkan. Mereka mempertimbangkan langkah mundur bersama sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dinilai tidak sehat.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ancaman kosong, melainkan opsi nyata jika tidak ada perubahan.
“Jika tidak ada kejelasan dan transparansi, kemungkinan mundur bersama itu nyata. Dan jika itu terjadi, kami siap membuka apa yang selama ini kami simpan,” tegasnya.
Munculnya isu ini kembali menyoroti tata kelola pendidikan di Lampung Barat. Publik kini menantikan langkah konkret dari otoritas terkait untuk memastikan sistem pendidikan berjalan transparan, adil, dan bebas dari tekanan.
Sementara itu, Tim Investigasi LabasNews bersama GN-PK menegaskan komitmennya untuk terus menelusuri informasi, membuka ruang klarifikasi, serta menyajikan perkembangan kasus ini secara berimbang dan bertanggung jawab.
