Labasnews-Pesisir Barat-Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) akan melaporkan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Satu,8 Maret 2025.
Laporan itu terkait realisasi anggaran di Dinas Pendidikan tahun 2022, 2023 hingga 2024 yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
Ex Officio GMBI Distrik Pesisir Barat Dedi RK Susanto mengatakan sebelumnya sudah membuat laporan ke Kacabjari Pesisir Barat Sekitar 6 Bulan Namun Tidak Pernah Ada Tindak Lanjutnya seakan tidak pernah mau menggubris laporan tersebut
“Ini yang membuat kecurigaan kita terhadap Kacabjari Pesisir Barat. Sehingga kita lebih baik mengambil langkah dengan mempersiapkan laporan ke Kejati Lampung,”katanya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan ” Untuk pelaporan ke kejati ini sudah kita lengkapi dengan data data yang komplit berdasarkan penelusuran tim GMBI di lapangan baik itu tahun 2022-2024″ Ujarnya
Salahsatu contoh pengerjaan proyek fisik DAK senilai Rp1,2 miliar di SDN 74 Krui, yang berlokasi di Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Pesisir Barat. Kualitas pembangunan diduga rendah.
Seperti Pondasi rumah dinas guru yang kualitas nya buruk. Sub Kontraktor nya juga berasal dari internal sekolah yaitu ketua Komite Sekolah Yulisman.
“Dugaan kita juga ada setoran fee proyek di Dinas Pendidikan, maka banyak sekali kejanggalan yang harus di usut oleh Kejati Lampung,”katanya.
Salahsatu contoh pengerjaan proyek lainnya.
Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 80.000.000. Belanja modal peralatan studio video dan film 72.000.000. Belanja modal meja kerja pejabat 16.500.000. Printer 21.000.000.
Rehab gedung SDN 16 krui Rp 270.000.000
Pengelolaan pendidikan sekolah dasar (belanja modal bangunan dan gedung tempat pendidikan) 5.375.883.330
Pelaksanaan pekerjaan februari – Desember 2024
Pengelolaan pendidikan anak usia dini (pembangunan saran dan prasarana) 801.948.000
Pelaksaan pekerjaan awal februari 2024
Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama (belanja modal bangunan dan gedung tempat pendidikan) 6.846.350.052 dan lainnya
Sementara itu Heri Prasojo SH.MH Selaku Ketua Wilter GMBI provinsi lampung ketika dihubungi via tlp terkait akan adanya pengaduan dari salah satu distriknya mengatakan” Iya kemaren ex officio yang saya tunjuk untuk pesisir barat sudah menghadap saya untuk koordinasi, dan saya atas nama Ketua Wilter lampung penuh pelaporan tersebut ”
Menutup pembicaraan pria yang akrab disapa Ketua heri ini mengatakan “kenapa saya dukung penuh pelaporan ini, memberantas koruspi merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian bela negara yang dilakukan oleh lembaga kami”
(Redaksi)
