LABASNEWS | LAMPUNG BARAT — Puluhan perwakilan warga Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Air Hitam, Selasa (27/1/2026). Aksi ini membawa satu tuntutan utama, yakni pergantian Penjabat (Pj) Peratin Gunung Terang yang dinilai gagal menjalankan pemerintahan pekon.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gunung Terang datang secara tertib. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Salah satu spanduk besar bertuliskan “Ganti Pj Peratin Gunung Terang” terbentang di barisan depan massa aksi.
Aksi Damai Diterima Camat Air Hitam
Camat Air Hitam, Gustian Afriza S.T., M.M., menerima langsung perwakilan aksi bersama jajaran kecamatan. Pertemuan berlangsung di kantor kecamatan. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keluhan dan tuntutan secara terbuka.
Warga menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan panjang. Mereka mengaku tidak lagi merasakan pemerintahan pekon yang stabil dan berpihak kepada masyarakat.
Warga Nilai Pj Peratin Gagal Kelola Pemerintahan
Perwakilan aksi, Nova Juliansyah, menyampaikan poin utama tuntutan warga. Ia meminta Bupati Lampung Barat segera mengganti Pj Peratin Gunung Terang, Irfan.
Menurutnya, Pj Peratin gagal menjaga stabilitas pemerintahan pekon. Selain itu, ia juga menilai kepemimpinan saat ini mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.
“Pemerintahan pekon tidak berjalan sehat. Warga tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan kejelasan,” tegas Nova dalam penyampaian sikap.
Desakan Pemberhentian Aparatur Pekon Baru
Selain menuntut pergantian Pj Peratin, warga juga meminta pemberhentian aparatur pekon yang baru diangkat. Warga menduga proses pengangkatan aparatur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mereka menilai langkah tersebut memperkeruh situasi pemerintahan pekon. Akibatnya, konflik dan ketidakpercayaan masyarakat semakin meluas.
Dugaan Penyalahgunaan Dana Ketahanan Pangan
Keresahan warga semakin memuncak dengan munculnya dugaan penyalahgunaan anggaran dana ketahanan pangan. Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Pekon Gunung Terang.
Warga menilai pengelolaan anggaran tidak transparan. Mereka juga mempertanyakan realisasi program ketahanan pangan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami tidak melihat hasil yang jelas. Dana besar, tapi dampaknya nihil,” ungkap salah satu perwakilan warga dalam aksi tersebut.
Warga Minta Bupati Turun Tangan
Melalui aksi ini, Aliansi Masyarakat Gunung Terang mendesak Bupati Lampung Barat untuk turun tangan langsung. Warga berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap konflik yang terjadi di tingkat pekon.
Mereka menegaskan bahwa aksi damai ini menjadi peringatan serius. Jika tuntutan tidak mendapat respons, warga membuka peluang untuk melakukan langkah lanjutan sesuai aturan yang berlaku.
