LABASNEWS – LAMPUNG BARAT — Pernyataan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), saat berkunjung ke Lampung Barat pada Jumat (19/12/2025) menuai reaksi keras. Beliau meminta agar kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Lampung Tengah tidak terjadi di Lampung Barat. Namun, bagi Ormas GN-PK, kalimat tersebut justru memicu tanda tanya besar terkait keseriusan pembersihan birokrasi di daerah.
GN-PK Soroti Pesan Integritas Gubernur di Tengah Badai Korupsi
Gubernur meminta seluruh jajaran Pemkab Lampung Barat untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Pesan ini muncul setelah Bupati Lampung Tengah terjaring OTT KPK pada 10 Desember lalu. Kasus tersebut ditegaskan Gubernur harus menjadi pembelajaran pahit agar tidak terulang kembali di wilayah Lampung Barat.
RMD menekankan bahwa perang melawan korupsi adalah kunci utama mewujudkan pemerintahan yang transparan. Beliau mengajak para kepala daerah untuk introspeksi dan menjaga amanah masyarakat secara jujur. Namun, di tengah skandal pungli yang sedang memanas, GN-PK menilai pernyataan ini perlu pembuktian nyata di lapangan.
“Kita ingin pemerintahan ke depan jauh lebih baik, terbuka, dan transparan, serta bebas dari korupsi,” ujar RMD di depan tenda wisata Bukit Embun.
GN-PK Sebut Pernyataan Gubernur Hanya “Lips Service” Jika Borok Lambar Dibiarkan
Pujian Gubernur terhadap wisata Bukit Embun di tengah isu sunat anggaran dianggap GN-PK sangat kontradiktif. Publik mempertanyakan apakah kalimat “jangan sampai OTT ke Lambar” adalah peringatan nyata atau sekadar perlindungan. GN-PK menilai pernyataan tersebut akan menjadi lips service belaka jika skandal di Lampung Barat tetap tidak tersentuh hukum.
Implementasi program kerja di tingkat desa diklaim menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja marathon tersebut. Namun, GN-PK menyayangkan komitmen transparansi itu seolah enggan menyentuh luka lama skandal revitalisasi sekolah. Jika Gubernur ingin Lampung Barat bersih, maka daerah ini tidak boleh dijadikan zona nyaman bagi para penikmat upeti.
“Keadilan itu hakikatnya harus merata dirasakan rakyat, bukan justru diratakan agar semua borok pembangunan tertutup rapat,” tegas Humas GN-PK, Iwan.
Rakyat Gerah, GN-PK Desak Solusi Nyata Bukan Sekadar Validasi Wisata
Skandal pemangkasan anggaran jalan dan pungli pendidikan kini menjadi ujian bagi wibawa pemerintah provinsi. GN-PK mendesak agar pesan integritas tidak hanya menjadi tameng administratif untuk menutupi kejahatan yang terstruktur. KPK ditantang untuk tetap konsisten menyisir daerah tanpa terpengaruh oleh kunjungan seremonial pejabat tinggi.
Jangkauan pengawasan pusat harus membuktikan bahwa keadilan tidak berhenti hanya karena sebuah imbauan formal. Rakyat Lampung Barat dilaporkan sudah sangat jenuh dengan rentetan janji manis yang tidak diikuti perbaikan infrastruktur. Masyarakat kini menuntut tindakan tegas terhadap aktor intelektual, bukan sekadar pemberian sanksi kepada bawahan.
Menurut GN-PK, rakyat butuh solusi konkret atas anggaran yang terus disunat, bukan validasi dari balik tenda wisata. Jika gerbang transparansi tetap tertutup, mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah akan kian meledak. Penegakan hukum yang adil adalah satu-satunya cara mendinginkan suhu kemarahan publik yang sudah mencapai titik nadir.
“Kami menunggu momentum di mana hukum menyapa semua orang dengan ramah, tanpa terkecuali bagi mereka di Lampung Barat,” tutup Iwan.
